Globalisasi dan liberalisasi
merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan. Libealisasi dan
desentralisasi merupakan alat-alat untuk menjalankan globalisasi, dan
globalisasi sudah menyentuh sektor pendidikan di negeri ini melalui pasar
bebasnya. Globalisasi tentunya harus dihadapi dengan bijak oleh negara-negara
berkembang. Dan indonesia termasuk di dalamnya. Efek atau akibat dari
globalisasi pendidikan dalam jangka panjang belum dapat kita identifikasi, oleh
karena itu perlu adanya kebijakan-kebijakan yang antisipatif . kebijakan yang
ditelurkan harus dirancang dengan cermat dan meperhitungkan seluruh aspek,
jangan sampai menghancurkan atau malah meluluhlantakkan sektor pendidikan itu
sendiri.
Eko Prasetyo menyatakan,
“Globalisasi dan kapitalisme tidak bisa dihindari, tetapi yang harus dihindari
komersialisasi kok membebani, memang biaya pendidikan mahal, tetapi siapa yang
menanggung itulah persoalannya. Maka dari itu negara harus intervensi,
pembukaan akses dan memberikan subsidi besar-besar, bukan malah menghentikan
subsidi. Dan pendidikan dijalankan secara liar seperti sekarang ini. Jika
memang kapitalisme atas pendidikan itu terjadi, maka tidak dapat dipungkiri
lagi bahwa pendidikan hanya untuk orang-orang yang berpunya/atau pemilik modal.
Berbekal grontol dan tiwul pun belum juga cukup untuk menebus biaya pendidikan
bagi rakyat kecil. Rakyat kecil hanya bisa melongo karena pendidikan tidak lagi
untuk semua. Pendidikan sudah menjadi komoditi yang laku di jual guna mengeruk
keuntungan. Rakyat kecil kembali menjadi budak, penghilangan hak asasi,
pelanggaran terhadap ideologi kebangsaan negeri ini.
Secara konstitusi,
liberalisasi tidak legal. Haram hukumnya. Pada kenyataannya konstitusi di
negara kita tidak karuan, dan liberalisasi sekarang diatur. Sebelumnya
diserahkan kepada mekanisme pasar, siapa kuat maka dia yang bertahan (seleksi
alam-Red) dan tidak bertanggungjawab. Kapitalisme dan globalisasi pendidikan
terutama terjadi di pulau jawa, muncunya sekloah-sekolah unggulan merupakan
bentuk kapitalisasi pendidikan.
Dengan biaya yang melambung,
untuk apa uang itu? Padahal ada bantuan dari pemerintah. Selama ini pendidikan
dengan biaya melambung dianggap hal yang lumrah, kebutuhan naik, dan biaya
pendidikan pun ikut-ikutan naik. Namun, naiknya biaya pendidikan tidak sertamerta
menaikkan derajat kaum miskin, dan tentunya pemerataan pendidikan hanyalah
sebuah ingkar dari janji-janji manis.
Ya…, kapitalisme pendidikan
dengan alat-alatnya baik deswentralisasi ataupun liberalisasi pendidikan akan
memenjarakan kita dalam kebodohan. Rakyat kecil tak lagi dapat mengenyam
pendidikan, privatisasi dan komodifikasi sudah tentu akan berlaku. Dan kaum
kayalah yang bisa melahap pendidikan dengan rakusnya, tanpa meninggalkan sisa.
# terinspirasi dari buku
Orang Miskin Dilarang Sekolah
