TERTIB KADERISASI DI PMII

EKO SETIA BUDI WAKIL SEKJEN Pengurus Besar PMII : BAGIAN ADVOKASI Saya akan melihat kaderisasi di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia berdasarkan hasil workshop pengkaderan nasional kemarin, dan juga akan dipadukan dengan kondisi di jawa timur. Ini belum menjadi acuan yang baku, rencananya awal pebruari akan dibahas. Harapannya bisa bareng-bareng dijadikan sebagai acuan bersama di PMII. Realitas yang terjadi di PMII, ada satu system kaderisasi normal yang harus berjalan secara normal, misalnya MAPABA, PKD, dan PKL. Baik secara kualitas maupun kuantitas, misalnya penurunan peserta dari MAPABA PKD dan PKL. Ini pertanyaan besar yang harus kita jawab. Wilayah antar pengkaderan formal dan informal yang menjadi orientasi Pengurus Besar untuk mengadakan workshop kaderisasi di Jakarta. Dalm kampus umum diharapkan konteks pengetahuan menjadi satu gerak bersama bukan hanya sebuah perspektif. Untuk konteks lokal perlu ada penekanan tersendiri pada masing – masing wilayah. Sehingga diperlukan sebuah kontekstualisasi pengkaderan di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sehingga tidak hanya jadi satu perspektif tapi sebuah gerak bersama. Kaderisasi informal banyak dibahasakan dengan BTI misalnya, kaderisasai non formal untuk menunjang registrasi formal kaderisasi, kualitas sdm kader, penguatan basic kader. Kader informal lebih banyak dibangun untuk rasa kebersamaan mandate Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, lebih pada kuantitas. Kaderisasi non formal membangun terciptanya sinergisitas kaderisasi informal dan formal. Problem nasional adalah konteks basic needs local yang berbeda – beda.